PENERAPAN AKUNTANSI SECARA AKRUAL SECARA PENUH DITAHUN 2015

PENERAPAN AKUNTANSI SECARA AKRUAL SECARA PENUH DITAHUN 2015

Liputan Lokakarya Penyusunan Framework Akuntansi Berbasis Akrual

Jakarta, perbendaharaan.go.id – Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo membuka secara resmi lokakarya Penyusunan Framework Akuntansi Berbasis Akrual, Selasa (27/4), di hotel Borobudur, Jakarta.

Lokakarya ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia melalui Program Government Partnership Fund-Australia Indonesia Partnership (GPF-AIP) yang telah berlangsung sejak tahun 2007. Hadir dalam acara tersebut, GPF Finance Team Leader beserta seluruh Staf GPF Australia, Setditjen Perbendaharaan, para Direktur di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, dan 70 orang peserta yang berasal dari jajaran eselon I terkait di lingkungan Kementerian Keuangan, yang nantinya diharapkan akan menjadi Anggota Tim Kerja Akuntansi Akrual.



Reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia mengacu pada international best practices yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Dalam rangka migrasi dari Sistem Akuntansi Publik (SAP) berbasis Kas menuju akrual (Cash Towards Accrual) yang saat ini berlaku, ke SAP yang berbasis Akrual (Full Accrual), Ditjen Perbendaharaan telah menyusun langkah-langkah yang terstruktur sistematis, dan persiapan yang matang. Untuk itu, lokakarya Penyusunan Framework Akuntansi Berbasis Akrual dilaksanakan.

Materi yang disajikan dan didiskusikan dalam Lokakarya ini merupakan suatu bentuk studi banding kondisi di masing-masing Negara, yaitu Australia dan Indonesia. Materi tersebut meliputi Financial Framework, Financial Reporting Framework, Struktur Pelaporan Keuangan, dan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Akrual.

Pemerintah dan DPR sepenuhnya menyadari bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual belum dapat diterapkan sepenuhnya dalam tahun 2008. Hal ini mendasari kesepakatan antara Pemerintah dan DPR untuk mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual secara bertahap, terhitung mulai tahun 2009 sesuai dengan kondisi dan kemampuan Indonesia, dan terlebih dahulu untuk Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU). Kesepakatan ini selanjutnya telah dituangkan dalam UU No.41 Tahun 2008 tentang APBN TA 2009, bahwa untuk TA 2009 Pemerintah akan menyajikan selain Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berbasis Kas juga LRA berbasis Akrual.

Dalam aspek kebijakan perkembangan implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual yang telah diamanatkan dalam UU Keuangan Negara, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) telah membuat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) SAP berbasis akrual yang telah melalui due process antara lain Public Hearing dan Limited Hearing. RPP SAPAkrual ini oleh Pemerintah telah dimintakan pertimbangan dari BPK, selanjutnya pertimbangan BPK tersebut dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan SAP. Saat ini RPP SAP tersebut telah diproses dari Menteri Keuangan ke Menteri Hukum dan HAM untuk harmonisasi dan finalisasi, serta diharapkan dapat ditetapkan pada tahun 2010 ini untuk selanjutnya diimplementasikan sepenuhnya paling lambat pada tahun 2015.

Dalam sambutannya, GPF Finance Team Leader dari Australia menyampaikan bahwa desain kerangka kerja dan pembuatan kebijakan, sangatlah penting untuk mendukung implementasi dari akuntansi berbasis akrual. Selanjutnya, implementasi dari akuntansi berbasis akrual itu sendiri berdampak pada manajemen keuangan pemerintah, dalam hal kepastian manajemen pemerintah yang baik dan untuk membantu perhitungan APBN.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo memberikan gambaran ulang perkembangan setiap tahapan mengenai proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, sampai pada perkembangan persiapan implementasi Akuntansi berbasis akrual. Beliau mengingatkan agar kita tidak terlena dengan timeframe yangsudah disusun, “Tahun 2015 sebagai kesepakatan pemerintah dengan DPR dalam penerapan accrual accounting yang sudah dimundurkan, tadinya 2008 kemudian menjadi 2015, bukanlah waktu yang lama.” Beliau mewanti-wanti.

Lebih lanjut beliau mendorong optimistis dari seluruh pihak, “Tahun ini harus kita mulai. Jadi, tidak menunggu 2014, 2013, tapi 2010 inilah sebagai foundation (landasan. red), kita mempersiapkan diri dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual.”

Penyajian informasi pertanggungjawaban keuangan pemerintah RI yang lebih informatif terutama dalam hubungannya dengan pengukuran kinerja pemerintah dalam satu periode, maka penerapan akuntansi basis akrual merupakan menjadi sumbangan yang berharga bagi perbaikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana yang kita harapkan bersama.

refernsi:
-http://djpbn-kalsel.com
-Novri H.S Tanjung dan Tino A. Prabowo – Media Center Ditjen Perbendaharaa